BPJS Kesehatan Jelaskan Fakta di Balik Status JKN Harvey Moeis dan Sandra Dewi

Jakarta – Nama pasangan selebriti Harvey Moeis dan Sandra Dewi kembali menjadi sorotan publik, namun kali ini bukan karena gaya hidup mereka yang glamor, melainkan status kepesertaan mereka dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Banyak yang bertanya-tanya, apakah benar keduanya masuk dalam kategori peserta yang sesuai?

Isu ini memicu diskusi hangat, terutama setelah muncul anggapan bahwa status mereka tidak tepat sasaran. Untuk meredakan kebingungan, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, memberikan klarifikasi yang menjelaskan bagaimana sistem JKN bekerja dan posisi Harvey serta Sandra dalam program ini.

Program JKN untuk Semua Lapisan Masyarakat

Dalam keterangannya, Rizzky menegaskan bahwa program JKN dirancang untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Program ini mencakup berbagai segmen kepesertaan yang ditentukan berdasarkan sumber iuran dan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.

Ada dua segmen utama yang menjadi sorotan dalam isu ini:

“Harvey Moeis dan Sandra Dewi terdaftar sebagai peserta JKN melalui segmen PBPU Pemda sejak 1 Maret 2018. Nama mereka diputuskan oleh pemerintah daerah setempat, sesuai dengan kebijakan yang berlaku,” ujar Rizzky.

Meluruskan Kesalahpahaman Publik

Banyak yang salah paham bahwa semua peserta yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah harus berasal dari kalangan masyarakat miskin. Padahal, segmen PBPU Pemda memang dirancang untuk mencakup lebih banyak penduduk, termasuk mereka yang belum memiliki perlindungan kesehatan dari sumber lain.

“Segmen PBPU Pemda bukan hanya untuk fakir miskin, tetapi untuk seluruh masyarakat di suatu daerah yang membutuhkan jaminan kesehatan. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC),” jelas Rizzky.

DKI Jakarta, Pelopor dalam UHC

Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu contoh sukses dalam mendukung program JKN. Sejak 2018, DKI Jakarta telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) lebih cepat dari target nasional. Ini berarti seluruh penduduk DKI Jakarta, tanpa terkecuali, memiliki akses ke layanan kesehatan melalui program JKN.

Atas keberhasilannya, DKI Jakarta menerima penghargaan UHC Awards 2018 yang diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Hingga kini, komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam melindungi kesehatan warganya tetap konsisten.

“Kami sangat mengapresiasi kerja keras pemerintah daerah, termasuk DKI Jakarta, yang terus memastikan semua penduduk memiliki perlindungan kesehatan. Ini adalah wujud nyata keberpihakan negara kepada rakyatnya,” ujar Rizzky.

JKN, Bukti Keberpihakan Negara kepada Rakyat

Hingga Desember 2024, program JKN telah mencatatkan 277,8 juta peserta di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 57,7 juta peserta berasal dari segmen PBPU Pemda. Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran besar dalam mendukung cakupan jaminan kesehatan nasional.

“Program JKN adalah wujud solidaritas bangsa. Melalui sistem yang inklusif, pemerintah berupaya memastikan tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal dalam mendapatkan akses kesehatan,” tambah Rizzky.

Kasus Harvey Moeis dan Sandra Dewi seharusnya menjadi pengingat pentingnya memahami bagaimana program JKN bekerja. Program ini dirancang tidak hanya untuk masyarakat miskin, tetapi juga untuk menjangkau seluruh penduduk yang membutuhkan perlindungan kesehatan.

Dengan berbagai segmen yang ada, JKN berupaya menciptakan sistem kesehatan yang merata dan inklusif. Tidak hanya soal iuran, tetapi juga soal solidaritas kita sebagai bangsa untuk menjaga kesehatan bersama.

“Mari kita dukung keberlanjutan program ini, karena JKN bukan hanya soal layanan kesehatan, tetapi juga tentang masa depan yang lebih sehat untuk semua rakyat Indonesia,” tutup Rizzky.