Budi Arie Terseret Kasus Judol, DPR Dorong Pembenahan Komdigi

Budi Arie Diperiksa Terkait Judol

Nama Budi Arie Setiadi kembali mencuat ke publik, namun kali ini bukan karena kiprah positifnya. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (kini menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital/Komdigi) ini menjalani pemeriksaan oleh Bareskrim Polri terkait dugaan keterlibatan dalam kasus judi online (judol) yang melibatkan pegawai di kementerian yang pernah ia pimpin.

Pemeriksaan yang berlangsung pada Kamis (19/12/2024) ini menjadi momen penting dalam penuntasan kasus besar yang telah mengguncang institusi negara. Selama enam jam lebih, Budi menghadapi 18 pertanyaan dari penyidik. “Sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban membantu penegak hukum dalam memberantas kasus ini,” ujar Budi setelah pemeriksaan.

Sorotan Tajam pada Kepemimpinan Budi Arie

Kasus ini tak hanya menyeret nama Budi Arie, tetapi juga menjadi pertanyaan besar tentang integritas dan pengawasan selama ia menjabat. Sebelumnya, 12 pegawai Komdigi, termasuk pejabat dan staf ahli, telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dituduh melindungi ribuan situs judi online dengan keuntungan mencapai Rp 8,5 miliar per bulan.

Sebagai mantan pemimpin kementerian tersebut, Budi berada di tengah pusaran kritik. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana pengawasan di bawah kepemimpinannya bisa sedemikian lemah hingga skandal ini berlangsung begitu lama. Meski demikian, pemeriksaan terhadap Budi dianggap sebagai langkah positif untuk menjawab tanda tanya publik.

Dukungan dan Harapan dari DPR

Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menyatakan dukungannya terhadap langkah kepolisian dalam mengusut kasus ini, termasuk pemeriksaan terhadap Budi Arie. “Pemeriksaan ini penting untuk menjawab polemik di masyarakat dan memastikan transparansi dalam pemberantasan judi online,” tegasnya.

Amelia juga menyoroti bahwa kasus ini harus menjadi pelajaran besar untuk memperbaiki tata kelola dan pengawasan di Komdigi. Menurutnya, momentum ini adalah waktu yang tepat untuk mereformasi sistem, sehingga penyalahgunaan wewenang serupa tidak terjadi lagi di masa depan.

Langkah Selanjutnya: Mengurai Benang Kusut

Pemeriksaan terhadap Budi Arie hanyalah satu dari serangkaian upaya untuk mengungkap jaringan besar di balik skandal ini. Dengan total 26 tersangka, termasuk bandar, agen pencari situs, hingga pengelola keuangan, kasus ini menjadi cerminan kompleksitas kejahatan digital di era modern.

Namun, penyelesaian kasus ini tidak cukup hanya dengan menghukum individu yang terlibat. Reformasi mendalam di internal Komdigi diperlukan untuk mencegah pengulangan insiden serupa. Selain itu, teknologi pemantauan yang lebih canggih harus diadopsi untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ilegal di dunia maya.

Bagi Budi Arie, pemeriksaan ini adalah ujian besar atas reputasi dan integritasnya sebagai mantan pejabat negara. Meski ia menyatakan dukungannya terhadap proses hukum, sorotan publik tetap tajam, terutama karena kasus ini terjadi di bawah pengawasannya.

Sejauh ini, Budi belum ditetapkan sebagai tersangka, tetapi langkah selanjutnya dalam proses hukum akan menentukan bagaimana perannya dalam skandal ini dilihat oleh masyarakat. Apakah ia hanya menjadi korban keadaan, atau ada tanggung jawab lebih besar yang harus ia pikul?

Kasus ini menjadi peringatan bahwa lemahnya pengawasan bisa membawa konsekuensi besar, bahkan di lembaga pemerintah sekalipun. Untuk Budi Arie, ini adalah saat yang menentukan—apakah ia mampu menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan pemberantasan kejahatan, atau justru tenggelam dalam kontroversi yang lebih besar.

Bagi masyarakat, ini adalah pengingat bahwa tata kelola yang baik tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan pengawasan dan partisipasi aktif dari publik. Di tengah badai skandal ini, hanya dengan kolaborasi antara berbagai pihak, kita bisa menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan terpercaya.