Hasil Debat Pertama Pilgub Jateng 2024, Andika Perkasa vs Ahmad Luthfi
Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah baru saja mengikuti debat Pemilihan Gubernur (Pilgub) pertama pada Rabu (30/10/2024) malam. Debat ini dihadiri dua paslon Pilgub Jateng 2024, yakni Andika Perkasa-Hendrar Prihadi dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen.
Moment saat kedua paslon mengikuti Debat Publik Pertama Pilgub Jawa Tengah 2024 di Marina Convention Center, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (30/10/2024). ANTARA FOTO/Makna Zaezar.
Hasil Debat Pertama Pilgub Jateng 2024
Tema debat pertama Pilgub Jateng 2024 adalah “Tata Kelola Pemerintahan: Kepemimpinan dan Reformasi Birokrasi Menuju Jawa Tengah dengan Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel”.
Berikut poin-poin penting hasil debat pertama Pilgub Jateng 2024 :
1. Permasalahan Internet
Andika Perkasa dan Ahmad Luthfi sama-sama menyoroti permasalahan internet sebagai hal krusial. Andika mengungkapkan bahwa pemerintah wajib andil dalam peningkatan akses internet untuk masyarakat Jawa Tengah.
Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat Jateng untuk dapat mengetahui perkembangan dunia luar sekaligus menyokong pemerintah dalam upaya pelayanan yang lebih cepat.
Sedangkan paslon nomor urut 2, Ahmad Luthfi lebih mengutamakan permasalahan keamanan siber atau keamanan berinternet. Dia menjabarkan terkait akses internet yang cepat dan diperlukan, namun harus ada pula kepentingan terhadap keamanan datanya.
Luthfi juga tidak luput menyertakan program pelatihan untuk orang-orang desa agar mengerti keamanan digital. Langkah yang direncanakan terkait pelatihan ini pun akan melibatkan sektor kepolisian.
2. Penurunan Demokrasi di Jawa Tengah
Paslon nomor urut 1, Andika Perkasa menyebutkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Tengah mengalami penurunan. Ia menambahkan bahwa tren penurunan indeks demokrasi tersebut diklaim terjadi sepanjang tiga tahun terakhir.
Pemaparan di atas diujarkan ketika agenda visi-misi nomor urut 1. Bukan hanya itu, Andika juga menyebutkan terkait turunnya Indeks Pelayanan Publik (IPP) Jawa Tengah dalam tiga tahun belakangan ini.
“Hari ini indeks demokrasi jawa tengah menunjukan tren yang memburuk selama tiga tahun terakhir. Sebanyak 7 dari 10 indikator menunjukan tren yang menurun. Begitu juga dengan indeks pelayanan publik, tiga tahun terakhir kita melihat tren yang memburuk, yang mungkin disebabkan oleh turunnya penilaian integritas oleh KPK, turunnya indeks demokrasi, maupun turunnya efisiensi perekonomian Jawa Tengah,” kata Andika, dilansir dari Antaranews.
3. Pungutan Liar Aparatur Sipil Negara (ASN)
Debat pertama pada poin ini melibatkan calon wakil gubernur Taj Yasin dan Hendrar. Menyikapi permasalahan pungutan liar di lingkungan ASN, Taj Yasin memberikan usulan pembuatan aplikasi bernama “Ngopeni”.
Platform ini diklaim bisa memberikan pelayanan perizinan secara tatap muka. Dengan aplikasi terkait, ia menjabarkan bahwa proses pendaftaran dan registrasi dapat berlangsung lebih aman, efisien, dan transparan.
Sedangkan Hendrar sebagai lawan debatnya mengungkapkan terkait pungli yang kerap dilakukan karena ASN kekurangan pendapatan. Ia menjabarkan bahwa ada banyak ASN Pemprov Jateng yang berkeinginan pindah kerja lantaran permasalahan tunjangan.
“Ngomong jangan pungli, jangan korupsi, tapi mereka untuk sehari-hari saja harus utang," kata Hendrar.
Taj Yasin pun memberikan jawaban bahwa tunjangan untuk perkara pungli akan ditingkatkan, seiring dengan kinerja ASN yang baik.
4. Permasalahan Kemiskinan
Lewat pemaparan visi-misi, Andika Perkasa memaparkan bahwa ada sekitar 10,4 persen penduduk miskin di Jawa Tengah. Permasalahan kemiskinan ini selanjutnya wajib ditekan demi mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).
Tak mau kalah, Ahmad Luthfi juga memaparkan data tentang 3,7 juta jiwa masyarakat miskin di Jawa Tengah. Perkara kekurangan harta ini menjadi sesuatu yang krusial. Kemudian harus diselesaikan meskipun sebagai tantangan terbilang berat.
Untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, Luthfi menawarkan sejumlah layanan infrastruktur seperti penyediaan pemenuhan kebutuhan air minum, rumah-rumah layak huni, dan penyediaan sanitasi.