Kenaikan PPN dan Penegakan Hukum, Strategi Ampuh Sri Mulyani Tingkatkan Penerimaan

Langkah Strategis Sri Mulyani Untuk Tingkatkan Penerimaan Negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terus memperkuat upaya untuk meningkatkan penerimaan negara melalui berbagai kebijakan perpajakan. Salah satu langkah strategis yang sedang dilakukan adalah pemetaan aktivitas ekonomi bawah tanah dan aktivitas ilegal yang berpotensi menghindari pajak. Dalam konferensi pers terbaru di Jakarta, Sri Mulyani mengungkapkan sejumlah upaya pemerintah untuk menangani persoalan ini.

Fokus pada Ekonomi Bawah Tanah dan Aktivitas Ilegal

Ekonomi bawah tanah mencakup berbagai aktivitas yang secara hukum sah tetapi dilakukan tanpa pelaporan pajak yang benar. Menkeu menyebut bahwa kegiatan ini berbeda dari aktivitas ilegal seperti judi online yang sepenuhnya melanggar hukum. “Pemetaan aktivitas ilegal berbeda dengan ekonomi bawah tanah. Ekonomi bawah tanah sifatnya menghindari pajak, maka pemetaannya akan berbeda,” ujar Sri Mulyani.

Pemetaan ini melibatkan tim dari Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Bea Cukai, serta tim Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah industri minyak kelapa sawit (CPO). Praktik penghindaran pajak di sektor ini sering kali melibatkan manipulasi laporan keuangan, luas lahan, hingga transfer pricing.

Untuk aktivitas ilegal, seperti judi online dan perdagangan gelap, penanganannya melibatkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas aktivitas yang merugikan negara.

Prestasi Bea Cukai dalam Penindakan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga mencatat pencapaian signifikan dalam mencegah kerugian negara. Sepanjang Januari hingga November 2024, Bea Cukai berhasil mencegah potensi kerugian sebesar Rp 3,9 triliun melalui 31.275 aksi penindakan. Barang-barang yang berhasil diamankan memiliki total nilai mencapai Rp 6,1 triliun.

Menkeu menegaskan bahwa sinergi antarinstansi terus ditingkatkan untuk memperkuat pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa langkah penegakan hukum yang tegas mampu melindungi penerimaan negara.

Kenaikan PPN: Antara Kebutuhan dan Tantangan

Selain fokus pada ekonomi bawah tanah, pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan negara, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti krisis ekonomi dan pandemi. “Kita perlu menyiapkan agar kebijakan ini bisa dijalankan dengan baik. Penjelasan yang jelas kepada masyarakat sangat penting,” katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI.

Namun, kebijakan ini tidak lepas dari pro dan kontra. Banyak pihak mengkhawatirkan dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Menkeu mengakui bahwa kenaikan PPN harus dikelola secara hati-hati untuk memastikan tidak membebani masyarakat, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Menjaga Keseimbangan APBN

Sri Mulyani juga menyoroti peran penting Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menghadapi situasi darurat, seperti pandemi Covid-19 dan krisis finansial global. APBN yang sehat memberikan ruang bagi pemerintah untuk merespons berbagai tantangan tersebut.

“APBN harus merespons episode-episode seperti saat global financial crisis atau pandemi. Kita gunakan APBN untuk melindungi masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Komitmen Pemerintah untuk Perbaikan Ekonomi

Upaya pemerintah dalam mengejar potensi pajak dari ekonomi bawah tanah dan menaikkan PPN mencerminkan komitmen untuk memperkuat perekonomian nasional. Di tengah tantangan, langkah ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Sri Mulyani menekankan bahwa komunikasi yang baik dengan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, pemerintah optimis mampu menjaga kestabilan fiskal dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.