Mengulas Fakta Kasus Dugaan Pelecehan Seksual oleh Agus Difabel

Agus Difable

Kasus terkait dugaan asusila yang melibatkan Agus alias IWAS, seorang penyandang disabilitas tunadaksa, masih terus menjadi sorotan publik. Agus difable kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) dan resmi ditahan. Hingga kini, polisi mencatat ada 15 korban dalam kasus ini berdasarkan data terbaru dari Komisi Disabilitas Daerah (KDD) Provinsi NTB. Namun, perjalanan kasus ini tidaklah sederhana. Berikut rangkuman fakta terbaru yang telah terungkap.

Berkas Perkara Belum Lengkap

Polda NTB telah melimpahkan berkas perkara Agus ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Namun, berkas tersebut dinyatakan belum lengkap dan dikembalikan ke pihak penyidik. Langkah ini menunjukkan betapa kompleksnya penanganan kasus yang melibatkan dua kelompok rentan: perempuan sebagai korban dan penyandang disabilitas sebagai pelaku.

Rekonstruksi : Mengungkap 49 Adegan

Sebagai bagian dari proses penyelidikan, Polda NTB menggelar rekonstruksi kasus pada Rabu, 11 Desember. Dalam proses ini, Agus memperagakan 49 adegan di tiga lokasi berbeda: Taman Udayana, Islamic Center, dan sebuah homestay tempat dugaan pelecehan seksual terjadi. Rekonstruksi ini memberikan gambaran detail mengenai rangkaian peristiwa.

Salah satu adegan yang menarik perhatian adalah interaksi di homestay. Menurut Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat, terdapat dua versi cerita dari kejadian di kamar homestay. Agus mengklaim bahwa korban yang secara aktif membuka pakaian dan pintu penginapan. Sebaliknya, versi korban menyebut Agus sebagai pihak yang memulai tindakan tersebut.

Pembayaran Homestay dan Perselisihan

Dalam rekonstruksi juga terungkap bahwa Agus difable meminta korban membayar biaya kamar sebesar Rp50 ribu sebelum mereka masuk ke kamar nomor 6 di homestay tersebut. Perdebatan terkait pembayaran ini menjadi salah satu pemicu cekcok antara Agus dan salah satu korban berinisial MA.

Kuasa hukum Agus, Ainuddin, menyebutkan bahwa perselisihan tersebut berlanjut hingga mereka meninggalkan homestay. "Dia (korban) sempat meminta uang, namun IWAS tidak bisa memenuhi permintaan itu karena tidak memiliki uang saat itu," jelas Ainuddin.

Korban Meminta Perlindungan LPSK

Sebanyak empat korban telah mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selain itu, dua pendamping korban juga meminta perlindungan karena mengalami tekanan psikologis. Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati, menyatakan bahwa proses pengusutan kasus ini cenderung lambat karena keterangan korban belum dijadikan landasan utama dalam penyelidikan.

"Kesaksian korban seharusnya menjadi basis utama dalam membongkar kasus ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," ujar Sri. Menurutnya, minimnya perhatian pada kesaksian korban menjadi hambatan serius dalam penanganan kasus ini.

Agus Didampingi 16 Pengacara

Dalam pembelaannya, Agus didukung oleh 16 pengacara. Kuasa hukum Agus, Ainuddin, menegaskan bahwa kliennya bersikap kooperatif dalam memberikan informasi kepada tim pembela. Ainuddin mengklaim bahwa hubungan antara Agus dan korban terjadi atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan.

"Kami memohon Agus untuk terbuka sehingga kami dapat menyusun strategi pembelaan yang tepat," kata Ainuddin. Klaim ini, tentu saja, bertentangan dengan kesaksian korban yang menyatakan sebaliknya.

Pendekatan Hati-Hati oleh Polisi

Kombes Syarif Hidayat menyatakan bahwa pihak kepolisian sangat berhati-hati dalam menangani kasus ini. Dengan melibatkan dua kelompok rentan, pendekatan yang cermat diperlukan agar keadilan dapat ditegakkan. Penanganan yang sensitif terhadap kebutuhan korban dan tersangka menjadi prioritas.

Kasus ini menggambarkan tantangan besar dalam menegakkan hukum di tengah dinamika kelompok rentan. Ketergantungan pada bukti selain keterangan korban, minimnya kecepatan dalam pengusutan, dan klaim yang bertentangan antara pihak-pihak yang terlibat menjadi sorotan utama. Selain itu, kehadiran LPSK dalam mendampingi korban dan pendampingnya mencerminkan pentingnya perlindungan hukum yang inklusif.

Diharapkan, dengan perhatian serius dari berbagai pihak, kasus ini dapat diselesaikan dengan adil dan menjadi pelajaran penting dalam menangani kasus serupa di masa depan.