Presiden Mendadak Umumkan Darurat Militer, Korea Selatan Langsung Chaos
Presiden Mendadak Umumkan Darurat Militer, Korea Selatan Langsung Chaos/Foto: Freepik
Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol membuat kehebohan pada Selasa (03/12) malam ketika tiba-tiba mengumumkan darurat militer di Korsel untuk pertama kalinya dalam hampir 50 tahun.
Keputusan drastis Yoon Suk-yeol—yang diumumkan melalui siaran televisi pada pukul 23.00 waktu setempat (21.00 WIB)—menyebutkan terdapat "kekuatan anti-negara" dan ancaman dari Korea Utara.
Penyebab Presiden Korea Selatan Umumkan Darurat Militer
Dilansir The Conversation, pada Selasa malam (3/12/2024), Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer. Sang presiden mengklaim bahwa tujuan darurat militer ini adalah untuk 'melindungi konstitusi dari kekuatan pro Korea Utara'.
Dalam pidatonya, Yoon juga menyebut bahwa darurat militer akan membantu 'pembangunan' Korea Selatan sekaligus melindungi negara dari 'kehancuran nasional'. Pidato ini disiarkan secara nasional tanpa pemberitahuan pada pukul 10.30 malam waktu setempat.
"Saya menyatakan darurat militer untuk melindungi Republik Korea yang merdeka dari ancaman pasukan komunis Korea Utara, untuk membasmi kekuatan antinegara pro Korea tercela yang merampok kebebasan dan kebahagiaan rakyat kita, dan untuk melindungi tatanan konstitusional yang bebas," kata Presiden Yoon, dikutip dari Reuters pada Rabu (4/12/2024).
Selanjutnya, pihak militer menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Park An-su, untuk memimpin komando darurat militer. Ia merilis sebuah dekrit yang berlaku terhitung sejak Selasa malam, 3 Desember 2024, pukul 11.00 waktu setempat. Isinya adalah:
Kronologi Presiden Korea Selatan Umumkan Darurat Militer
Menurut The Conversation, asal-muasal pengumuman darurat militer ini disebabkan ketegangan politik yang telah berlangsung selama berbulan-bulan antara Presiden Yoon dengan Majelis Nasional Korea Selatan yang didominasi oposisi.
Dirujuk dari Center for Strategic & International Studies, minggu lalu, Majelis Nasional yang dipimpin oleh para oposisi memangkas anggaran pemerintah untuk tahun mendatang. Selain itu, proses hukum untuk memakzulkan kepala badan audit negara dan kepala jaksa penuntut juga dilakukan.
Hal ini kemudian menyebabkan Presiden Yoon mengkritik oposisi dalam pidatonya. Ia menyebut bahwasanya telah terjadi 'kediktatoran legislatif' yang menghambat keefektifan pemerintahannya. Presiden Yoon mengutip adanya 22 upaya pemakzulan sejak ia pertama menjabat pada Mei 2022 lalu.
Lalu, sekitar pukul 10.30 Selasa malam 3 Desember 2024, Presiden Yoon mengumumkan kondisi darurat militer. Hal ini diikuti penunjukan Jenderal Park An-su dari militer untuk menjadi Komando Darurat Militer. Pada pukul 11.00 waktu setempat, sang jenderal merilis dekrit darurat militer yang telah dituliskan di atas.
Selanjutnya, pasukan darurat militer dengan peralatan lengkap memasang barikade di sekitar gedung parlemen sekaligus memasukinya. Anggota parlemen oposisi Presiden Yoon kemudian mencoba berkumpul untuk menolak darurat militer. Akibatnya, terjadi konfrontasi dengan tentara.
Selain pejabat, ribuan warga berkumpul di luar gedung parlemen yang dijaga ketat untuk melakukan protes terhadap keputusan yang diambil presiden Korea Selatan. Para pengunjuk rasa meneriakkan: "Tidak ada darurat militer!" dan "hancurkan kediktatoran".
Media lokal yang menyiarkan dari lokasi itu memperlihatkan ketegangan antara pengunjuk rasa dan polisi di gerbang gedung parlemen. Namun, ketegangan tidak meningkat menjadi aksi kekerasan.
Imbas Pengumuman Darurat Militer, Banyak Staf Kepresidenan Korea Selatan Mundur
Para pejabat Kepresidenan Korea Selatan melakukan pengunduran diri massal pada Rabu (4/12) pagi. Keputusan pengunduran diri itu diambil setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer.
Meskipun keputusan itu telah dicabut, namun para staf Kepresidenan Korea Selatan tetap melakukan pengunduran diri. Kepala staf dan sekretaris senior Kepresidenan Korea Selatan mundur seusai pengumuman darurat militer. Pengajuan pengunduran diri para pejabat senior presiden itu juga telah disetujui dalam rapat kabinet.